Warga Miskin dan Potensi Tidak Tepat Sasaran Dana Bantuan
Warga Miskin dan Potensi Tidak Tepat Sasaran Dana Bantuan. Warga miskin dan kemiskinan masih merupakan fenomena sosial di Indonesia dan seharusnya menjadi prioritas utama penanganan masalah di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai media info statistik pemerintah mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2011 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia (release data per Januari 2012).Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai media info statistik pemerintah mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2011 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia (release data per Januari 2012).Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen.
Meski
relatif turun dibanding Maret 2011 sekitar 30,02 juta jiwa, pemerintah
sepertinya tak cukup puas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dana
sekitar Rp99 triliun untuk program itupun pun digelontorkan selama 2012.
Dana itu berasal dari gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta swasta.Menteri Koordinator Perekonomian,
Hatta Rajasa, beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan, program perlindungan sosial pengentasan
kemiskinan itu terdiri atas beberapa kluster.
Pertama, adalah
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga
Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dananya sekitar Rp69 triliun.
Kedua, adalah yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Kedua, adalah yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Ketiga, adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan dana yang ditargetkan sekitar Rp30 triliun. Tahun
lalu, KUR ditargetkan Rp11 triliun, namun realisasinya mencapai Rp26
triliun.
Keempat, adalah kluster yang berkaitan dengan program intervensi berkaitan dengan penyediaan listrik murah dan air untuk nelayan serta masyarakat miskin kota.
Potensi Tidak Tepat Sasaran Bantuan
Keempat, adalah kluster yang berkaitan dengan program intervensi berkaitan dengan penyediaan listrik murah dan air untuk nelayan serta masyarakat miskin kota.
Potensi Tidak Tepat Sasaran Bantuan
Puluhan triliun dana telah disiapkan, karena menurut BPS kemiskinan di
Indonesia telah mencapai tahap kronis dan sulit dihilangkan. Namun,
pada pelaksanaannya, BPS menyatakan masih banyak kendala untuk
mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. Rendahnya kapasitas penduduk dan
tidak meratanya program bantuan pemerintah menjadi kendala.Salah satu faktor penghambat adalah banyaknya penduduk sangat miskin yang tinggal di daerah terpencil. Faktor lain adalah keterbatasan kapasitas individu.Sebagai contoh, warga miskin yang kurang memiliki kapasitas, tinggal di daerah terpencil dan jauh dari jangkauan pemerintah menyebabkan pada saat pembagian beras rakyat miskin kadang tidak kebagian. Hal ini menimbulkan asumsi penurunan satu persen tiap tahun menjadi berat.
BPS menyatakan bahwa program bantuan pemerintah di daerah kerap tidak tepat sasaran meskipun telah mempunyai data penduduk sangat miskin tersebut. Program bantuan yang paling tepat untuk penduduk
miskin kronis itu adalah bantuan bahan makanan pokok.
Bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat dan infrastruktur pertanian tidak
terlalu banyak berpengaruh. Menurut BPS, konsep pemberdayaan masyarakat kurang tepat
jika diterapkan bagi mereka. Sebagai contoh, bila diberikan traktor, KUR, mereka tidak akan
mampu. Mereka mungkin tidak akan bisa mengembangkan usahanya, karena
kapasitasnya rendah. Pengentasan kemiskinan yang
mencapai 0,13 persen selama sembilan bulan 2011,
tergolong rendah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), pengentasan kemiskinan ditargetkan satu persen selama
satu tahun.
Bahkan, terkait program pengentasan kemiskinan itu, bantuan asing juga berdatangan. Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan ke Indonesia senilai US$600 juta atau sekitar Rp5,4 triliun. Bantuan itu dikucurkan guna merancang program mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Bantuan itu diserahkan langsung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton kepada Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo, November lalu. Hillary Clinton dalam keterangan resminya menyatakan bantuan itu adalah bantuan terbesar pernah diberikan AS, dimana program ini untuk mengurangi kemiskinan dan merupakan salah satu cara meningkatkan ekonomi.
Bahkan, terkait program pengentasan kemiskinan itu, bantuan asing juga berdatangan. Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan ke Indonesia senilai US$600 juta atau sekitar Rp5,4 triliun. Bantuan itu dikucurkan guna merancang program mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Bantuan itu diserahkan langsung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton kepada Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo, November lalu. Hillary Clinton dalam keterangan resminya menyatakan bantuan itu adalah bantuan terbesar pernah diberikan AS, dimana program ini untuk mengurangi kemiskinan dan merupakan salah satu cara meningkatkan ekonomi.
Bantuan yang merupakan bagian program Millenium
Challenge Corporation (MCC) itu ada tiga turunan untuk pengembangan
proyek pengentasan kemiskinan.
Pertama, proyek kesejahteraan
hijau. Program ini difokuskan disebabkan karena mayoritas masyarakat miskin
Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang kaya sumber daya alam. Namun,
ekstraksi yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak memadai dari
sumber daya alam tersebut mengancam kemampuan Indonesia dalam
mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
Dana yang dipakai untuk proyek ini sebesar US$332,5 juta.
Kedua, proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi gangguan pertumbuhan. Proyek ini dicanangkan karena saat ini lebih dari sepertiga balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan, yang diukur dari berat badan ideal sesuai usia.Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi, berkurangnya kecerdasan anak, anak rentan infeksi penyakit kekurangan fisik saat dewasa, dan bermuara pada kerugian ekonomi. Untuk proyek ini digelontorkan dana US$131,5 juta.
Ketiga, proyek modernisasi pengadaan. Proyek ini bertujuan membuat pengadaan publik (barang dan jasa) yang efisien dan efektif untuk tata pemerintahan yang baik. Sebab, sistem pengadaan di Indonesia sangat rentan penipuan, penyalahgunaan, serta dapat mengakibatkan kerugian dana yang signifikan serta berkurangnya kualitas barang, pekerjaan dan pelayanan publik. Apalagi, sebuah studi terbaru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2011 menyebut sekitar US$15 miliar berpotensi disalahgunakan karena praktik korupsi dan sistem pengadaan yang tidak kompeten. Proyek modernisasi pengadaan ini digelontor senilai US$50 juta.
Kedua, proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi gangguan pertumbuhan. Proyek ini dicanangkan karena saat ini lebih dari sepertiga balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan, yang diukur dari berat badan ideal sesuai usia.Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi, berkurangnya kecerdasan anak, anak rentan infeksi penyakit kekurangan fisik saat dewasa, dan bermuara pada kerugian ekonomi. Untuk proyek ini digelontorkan dana US$131,5 juta.
Ketiga, proyek modernisasi pengadaan. Proyek ini bertujuan membuat pengadaan publik (barang dan jasa) yang efisien dan efektif untuk tata pemerintahan yang baik. Sebab, sistem pengadaan di Indonesia sangat rentan penipuan, penyalahgunaan, serta dapat mengakibatkan kerugian dana yang signifikan serta berkurangnya kualitas barang, pekerjaan dan pelayanan publik. Apalagi, sebuah studi terbaru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2011 menyebut sekitar US$15 miliar berpotensi disalahgunakan karena praktik korupsi dan sistem pengadaan yang tidak kompeten. Proyek modernisasi pengadaan ini digelontor senilai US$50 juta.
Selanjutnya, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB)
juga memberikan tambahan bantuan sebesar US$200 juta setara Rp1,8
triliun. Bantuan untuk Indonesia itu guna membantu pertumbuhan ekonomi
dan pengurangan kemiskinan di sejumlah daerah.Perjanjian pinjaman selama 15 tahun itu adalah tahap kedua dari
program reformasi tata kelola dan keuangan pemerintah daerah. Program
ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dari
pemerintah daerah seiring upaya desentralisasi pemerintah.
Senior Public Management Specialist ADB, Juan Luis Gomez, dalam keterangan tertulis pada Oktober tahun lalu, sejak
2011, pemerintah pusat telah melimpahkan fungsi pengaturan belanja dan
pendapatan ke pemerintah daerah yang kini bertanggung jawab dalam
pemenuhan pelayanan mendasar bagi masyarakat Program
penguatan tata kelola pemerintah daerah diharapkan bisa membuat
penggunaan dana akan lebih efektif. Selain itu, penyediaan layanan yang
lebih efisien diharapkan mampu meningkatkan standar hidup masyarakat
serta mengurangi kemiskinan.Pada program tahap kedua itu,
sedikitnya akan ada enam program yang dijalankan. Termasuk di dalamnya,
penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah, memperbaiki
administrasi pelayanan masyarakat, serta penciptaan pendapatan daerah.
Pengelolaan dana puluhan triliun untuk program pengentasan kemiskinan
memang tidak mudah. Pemerintah harus mencari cara yang efektif agar
dana tersebut tepat sasaran. Lalu bagaimana solusinya? Menurut Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, dibutuhkan peran aktif
pemerintah daerah dalam mempercepat program pengentasan kemiskinan itu, dan ini juga banyak ditentukan oleh leadership dan inisiatif daerah. Peran aktif yang dimaksud adalah pembuatan kebijakan pro
rakyat, bekerja sama dengan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Mereka akan mencari dan mengimplementasikan solusi pengentasan
kemiskinan, misalnya program pro poor planning and budgeting.
Kementerian PPN mencatat beberapa daerah yang sukses melaksanakan pengentasan kemiskinan di atas rata-rata nasional 5,26 persen. Daerah tersebut antara lain Gorontalo 10,38 persen dan Maluku 10,03 persen.
Selain itu, Wakil Presiden Boediono pernah mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara untuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, ataupun kesehatan.
Pemerintahan SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono)-Boediono menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2014. Boediono mengakui, upaya pengentasan kemiskinan tidak semudah yang diperkirakan.
Alasannya, banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin. Selama ini, pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan berdasarkan empat kluster.
Empat kluster itu adalah rumah tangga dan individu, pemberdayaan masyarakat, usaha mikro, dan analisis spasial. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga menambahkan, program pengentasan kemiskinan itu diharapkan bisa terasa manfaatnya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kementerian PPN mencatat beberapa daerah yang sukses melaksanakan pengentasan kemiskinan di atas rata-rata nasional 5,26 persen. Daerah tersebut antara lain Gorontalo 10,38 persen dan Maluku 10,03 persen.
Selain itu, Wakil Presiden Boediono pernah mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara untuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, ataupun kesehatan.
Pemerintahan SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono)-Boediono menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2014. Boediono mengakui, upaya pengentasan kemiskinan tidak semudah yang diperkirakan.
Alasannya, banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin. Selama ini, pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan berdasarkan empat kluster.
Empat kluster itu adalah rumah tangga dan individu, pemberdayaan masyarakat, usaha mikro, dan analisis spasial. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga menambahkan, program pengentasan kemiskinan itu diharapkan bisa terasa manfaatnya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
sumber : vivanews
