Peranan Pemerintah Dan Lembaga Lainnya Menanggulangi Kemiskinan
Kegiatan sosialiasi program bertajuk Lokakarya Tematik Program Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga (PMPK) Livelihood yang berlangsung selama dua hari, Selasa-Rabu 1-2 Mei 2012 telah ditutup oleh perwakilan Bapedda Propinsi Bengkulu. Lokakarya yang digelar oleh Oversight Consultant (OC2) sebagai Konsultan Pemberdayaan Pelaksana Program PNPM Mandiri Perkotaan (dahulu P2KP) ini menampilkan topik "Membangun Komitmen Kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Mendorong Tumbuhnya Perekonomian Masyarakat", dengan narasumber Bapak Bobby dari SNVT-P2KP Pusat, Kepala Bappeda Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas Koperasi-UKM Propinsi Bengkulu dan BRI.
Pada dasarnya konsep untuk program PMPK membutuhkan peranan dari berbagai pihak, dengan pola kemitraan. Hal ini dianggap sangat penting mengingat banyaknya program yang diusung sejumlah badan atau lembaga-lembaga sosial lokal,nasional maupun internasional belum benar-benar mengena pada target sasaran, yaitu kaum miskin. Melalui media sosial lokakarya seperti ini diharapkan gaung program penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk intervensi pemerintah dapat didengar dan diimplementasikan sesuai prosedur di seluruh wilayah di Indonesia khususnya oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Swasta.
Pada hari kedua kegiatan, Rabu 2 Mei 2012, adalah penyampaian hasil diskusi kelompok yang dilakukan pada hari pertama, dimana hasil diskusi ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan rujukan atau rekomendasi yang akan dijadikan dasar audiensi. Adanya penyampaian materi dari Wakil Bupati Bengkulu Selatan menambah informasi mengenai ketersediaan anggaran daerah terhadap program-program PNPM yang ada di Bengkulu. Dari sejumlah penyampaian hasil diskusi, yang paling mendapat sorotan adalah bagaimana sebenarnya hakekat kemitraan yang diinginkan, dan bagaimana pelaksanaannya. Tentu saja kemitraan merupakan salah satu bentuk kerja sama yang paling mendekati dalam banyak aspek, tergantung apa substansinya, siapa pelaksananya, dan pendekatan kemitraan yang bagaimana yang cocok untuk diimplementasikan.
Bengkulu merupakan daerah dengan potensi investasi yang cukup terbuka untuk menunjang pendapatan daerah, namun memberikan pengaruh yang nyata pula terhadap kesenjangan sosial. Adanya program dari PNPM-P2KP memiliki dampak signifikan terhadap mobilisasi masyarakat dan berpengaruh pula terhadap keberadaan masyarakat miskin, artinya warga miskin merasa bahwa dengan keberadaan mereka saat ini ada pihak yang dapat mengakomodir, paling tidak memberikan pencerahan dan harapan terhadap nasib mereka. Di saat instansi pemerintah, contohnya Pekerjaan Umum, baru dalam proses tender untuk pembangunan prasarana infrastruktur, PNPM-P2KP justru sudah dalam tahap pelaksanaan kegiatan nyata di lapangan. Dengan demikian, secara langsung PNPM-P2KP dapat memenuhi apa sebenarnya kebutuhan yang paling mendesak oleh masyarakat.
Sedianya kegiatan ini dikonsentrasikan kepada peranan langsung seluruh SKPD yang ada di Bengkulu, karena sudah saatnya program kemitraan untuk masyarakat bawah harus benar-benar terlaksana. Adanya komitmen yang jelas dan tegas akan memperjelas posisi mereka dalam pembangunan manusia, atau dalam bahasa lain pemberdayaan masyarakat. Adanya kontribusi SKPD dan lembaga swasta akan membentuk hubungan keterikatan tertentu dan porsi peran sertanya dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik tingkat Propinsi maupun Kota/Kabupaten. Adanya kontribusi ini diwujudkan dalam pembahasan bersama dalam sebuah wadah Sekretariat Bersama, yang juga memfasilitasi kepentingan-kepentingan program sosial pemberdayaan yang ada di Bengkulu. Dengan bersama-sama duduk dalam satu meja dan membawa hasil kemufakatan yang dihasilkan dari pembahasan bersama tadi ke lembaga yang lebih tinggi, misalnya DPRD Tingkat I dan II ataupun Pusat, akan jelas bagaimana sebenarnya alokasi anggaran oleh pemerintah sebagai wujud dukungan mereka terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengalaman yang ada selama ini menunjukkan bahwa dengan misi yang sama, sejumlah lembaga sosial justru tidak mendapat kejelasan mengenai alokasi anggaran melalui dana dareah. Masing-masing seolah bekerja dan berjuang sendiri-sendiri, dan ini memperlihatkan pula seperti apa hubungan kedekatan yang ada lintas instansi.
Yang sangat disayangkan adalah, bahwa peranan SKPD yang sebenarnya dikumandangkan tidak didukung dengan komitmen mereka, paling tidak ini terlihat dari seberapa banyak SKPD yang hadir. Hal ini bisa menjadi pertanyaan apakah kehadiran SKPD dapat merepresentasikan seberapa besar komitmen mereka terhadap program ini, dan secara umum adalah program-program yang ada. Ini merupakan bentuk kritisi yang juga disampaikan oleh Bapak Bobby selaku SNVT-P2KP Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, program yang akan diusung tidak akan maksimal hasilnya bila koordinasi lintas instansi tidak berjalan lancar.
Dibalik itu semua, sangat diharapkan kerjasama semua pihak dalam hal peningkatan ekonomi dan mendorong perekonomian warga miskin. Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan pada umumnya menekankan hal tersebut. Ditambah lagi adanya ketersediaan sarana dan prasarana dalam hal peningkatan keterampilan, analisis pasar dan analisis biaya dalam rangka kemandirian usaha, serta lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang pro poor khususnya yang berhubungan dengan pemasaran hasil produk olahan. Hal ini juga harus didukung dengan ketersediaan dana dan modal oleh lembaga keuangan perbankan yang mudah diakses dan benar-benar tersosialisasi sehingga informasinya benar-benar terserap. Dengan kombinasi ini, maka tinggal lagi semangat dan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas untuk benar-benar mau dan pasti menjalankan usaha yang dipilih.
artikel review dari pelaksanaan Lokakarya Tematik PMPK oleh OC2 PNPM Perkotaan-Bengkulu
Dibalik itu semua, sangat diharapkan kerjasama semua pihak dalam hal peningkatan ekonomi dan mendorong perekonomian warga miskin. Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan pada umumnya menekankan hal tersebut. Ditambah lagi adanya ketersediaan sarana dan prasarana dalam hal peningkatan keterampilan, analisis pasar dan analisis biaya dalam rangka kemandirian usaha, serta lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang pro poor khususnya yang berhubungan dengan pemasaran hasil produk olahan. Hal ini juga harus didukung dengan ketersediaan dana dan modal oleh lembaga keuangan perbankan yang mudah diakses dan benar-benar tersosialisasi sehingga informasinya benar-benar terserap. Dengan kombinasi ini, maka tinggal lagi semangat dan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas untuk benar-benar mau dan pasti menjalankan usaha yang dipilih.
artikel review dari pelaksanaan Lokakarya Tematik PMPK oleh OC2 PNPM Perkotaan-Bengkulu
