Database Menjadi Faktor Kelemahan Industri Kreatif

Bang Harius

16 Mei, 2012

Database Menjadi Faktor Kelemahan Industri Kreatif khususnya di Indonesia.Tahun ini, pemerintah baru akan menggarap penyusunan data base untuk sejumlah bidang yang diprioritaskan, seperti kuliner, fesyen, dan film.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, I Gde Pitana di kegiatan Asia Tourism Forum (ATF) 2012 di Gedung Merdeka, Bandung, 8-10 Mei 2012.

Pada kegiatan yang diikuti oleh 16 negara selama tiga hari tersebut dikemukakan bahwa cara untuk melakukan penyusunan basis data bukan persoalan mudah. Kendati sudah dikelompokkan menjadi 15 subsektor, definisi industri kreatif akan terus berkembang, termasuk mengenai siapa saja yang masuk ke dalam kriteria. Maka akan sulit mengetahui, misalnya jumlah serapan tenaga kerja industri yang tergolong baru ini.

Momen yang menghadirkan sejumlah pembicara kunci di antaranya Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti, serta pembicara dari luar negeri seperti Kaye Chon dan Haiyan Song dari Hongkong, Abdul Kadir Haji Din dari Malaysia, dan Geo ffWall dari Canada merupakan salah satu kegiatan yang membahas eksistensi dan peranan industri kreatif dalam mendorong naiknya tingkat ekonomi khususnya ekonomi kreatif dan ekonomi warga kurang mampu. Oleh karena itu, direncanakan penyelesaian data base tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan menetapkan tahun 2012 sebagai roadmap dengan penyelesaian dua atau tiga sektor, yang kemungkinan akan melibatkan aspek-aspek pemberdayaan masyarakat.

Sektor yang akan didahulukan untuk penyusunan data base (seperti dikutip dari artikel pada Pikiran Rakyat ONLINE) diantaranya kuliner, fesyen, dan film. Sejumlah pertimbangan menjadi landasan pemilihan sektor tersebut sebagai prioritas, mulai dari kondisi aktual masing-masing sektor, hingga potensi pertumbuhan.

Pada sektor fesyen yang selama ini menjadi salah satu tujuan kunjungan wisatawan, pelaku industri kreatif telah menunjukkan kemampuan dengan terus berkembangnya distribution outlet (distro) dengan nilai ekonomi yang besar.

Kemudian sektor kuliner atau makanan khas juga dinilai terus tumbuh dan akan tetap potensial. Bahkan pamor sejumlah produk kuliner Indonesia sudah menembus dunia internasional. Proyeksi serupa juga berlaku untuk dunia perfilman.

Secara teknis, penyusunan basis data ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, karena sekarang banyak kewenangan yang ada di propinsi dan kabupaten, dan pihak pusat hanya akan melakukan fasilitasi dan regulasi.

Di sisi lain, permodalan juga kerap menjadi kendala pertumbuhan industri kreatif. Pelaku industri kreatif kerap kesulitan mengakses perbankan karena karakter yang tidak bankable. Oleh karena itu akan diusahakan untuk melakukan fasilitasi serta rumusan strategis tentang cara meningkatkan pengelolaan usaha kecil agar pekerja kreatif bisa mendapat kepercayaan dari bank untuk memperoleh pinjaman modal, dimana penjaminnya adalah pemerintah atau lembaga tertentu yang bisa menaungi industri kreatif.