Pemberdayaan dan Fluktuasi Angka Kemiskinan Tahun 2013
"Ini sesuai dengan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013," kata Direktur Penanggulangan
Kemiskinan Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam sosialisasi
kebijakan pembangunan di Bandung, Kamis.
Ia menyebutkan, arah kebijakan RKP 2013 dalam penurunan tingkat kemiskinan meliputi mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya, menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan.
Selain itu, meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam aspek akses permodalan kesehatan, pasar, ketrampilan usaha dan kelembagaan usaha.
Juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pro rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan jaminan sosial terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Rudy menyebutkan adanya sejumlah masalah dan tantangan pada 2013, seperti kecenderungan perlambatan penurunan kemiskinan, masih rendahnya tingkat pemenuhan beberapa kebutuhan dasar (indikator kemiskinan non pendapatan).
Selain itu, adanya keterbatasan jangkauan atau cakupan manfaat bantuan dan masalah disparitas jumlah dan persentase penduduk miskin antara Jawa/Bali dengan daerah lain di Indonesia.
Rudy menyebutkan pemerintah terus mengupayakan pengurangan kemiskinan seperti melalui sinergi klaster I hingga IV.
Menurut dia, pemerintah juga memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dengan program-program lain melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).
Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Juli 2012 melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 berjumlah 29,13 juta orang atau 11,96 persen. Jumlah itu berkurang 890.000 orang dibandingkan bulan yang sama 2011.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 tercatat sebesar 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari total penduduk Indonesia.
(sumber : ANTARANEWS - Kamis, 5 Juli 2012)
Ia menyebutkan, arah kebijakan RKP 2013 dalam penurunan tingkat kemiskinan meliputi mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya, menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan.
Selain itu, meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam aspek akses permodalan kesehatan, pasar, ketrampilan usaha dan kelembagaan usaha.
Juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pro rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan jaminan sosial terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Rudy menyebutkan adanya sejumlah masalah dan tantangan pada 2013, seperti kecenderungan perlambatan penurunan kemiskinan, masih rendahnya tingkat pemenuhan beberapa kebutuhan dasar (indikator kemiskinan non pendapatan).
Selain itu, adanya keterbatasan jangkauan atau cakupan manfaat bantuan dan masalah disparitas jumlah dan persentase penduduk miskin antara Jawa/Bali dengan daerah lain di Indonesia.
Rudy menyebutkan pemerintah terus mengupayakan pengurangan kemiskinan seperti melalui sinergi klaster I hingga IV.
Menurut dia, pemerintah juga memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dengan program-program lain melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).
Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Juli 2012 melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 berjumlah 29,13 juta orang atau 11,96 persen. Jumlah itu berkurang 890.000 orang dibandingkan bulan yang sama 2011.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 tercatat sebesar 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari total penduduk Indonesia.
(sumber : ANTARANEWS - Kamis, 5 Juli 2012)
